Ahok Duga PAM Jaya Suplai Air ke Industri
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meluapkan kekesalan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelayanan air bersih, PAM Jaya. Pasalnya, Basuki merasa selama ini PAM Jaya lebih mengutamakan kepentingan industri daripada melayani warga. Akibatnya, sejak puluhan tahun silam, Jakarta mengalami krisis air bersih.
Saya lihat ada tangki air gratis, malahan dijual ke industri. Bukan mengutamakan warga, tapi monopoli
"Sejak 1981, saya tinggal di Jakarta, saya sudah kayak orang kaya, mandi pakai air mineral. Saya dendam luar biasa pada PAM," kata Basuki, saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Ketahanan Air di Provinsi DKI, di Balaiagung, Rabu (8/10).
4 Sungai Berpotensi Jadi Sumber Air Minum
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, selama ini PAM Jaya lebih mengutamakan kepentingan industri. Alhasil, sebagian warga Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan terpaksa menyedot air tanah.
"Saya lihat ada tangki air gratis, malahan dijual ke industri. Bukan mengutamakan warga, tapi monopoli. Sudah tahu nggak ada air tanah, mestinya di-drop satu kubik di daerah itu kan. Saya tinggal di Jakarta di tempat yang rawan banjir, tapi nggak ada air di Pluit. Saya tahu persis namaya susah air, bagaimana dikerjain. Tapi inilah Jakarta," ujarnya.
Ahok mengungkapkan, kondisi rawan air di ibu kota berbahaya karena warga akan secara terus menerus mengambil air tanah yang akhirnya akan berdampak pada penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Ini bahaya, persoalan ketahanan air kita sudah sangat serius. Di film kolosal kan untuk menang sumber air kota dimatiin. Orang Jakarta nggak usah diajak perang. Matiin airnya pasti akan mati dia," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Ahok, Pemprov DKI merasa perlu memberikan yang terbaik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air. Hal itu termasuk dengan melakukan privatisasi pada operator yang bekerja sama dengan PAM Jaya, Palyja.
Namun, hingga saat ini, akuisisi itu belum dapat dilaksanakan. Sebab, DKI masih harus menghadapi gugatan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Karena itu, Basuki mengancam akan memecat PNS atau staf yang ketahuan "bermain" dengan pelayanan air.
"Tahun depan akan ada PNS kami pecat-pecatin, nanti kami turunkan golongan dan jadi staf. Selama ini, pejabat eselon itu tenang-tenang saja karena hanya muter-muter saja jabatannya di eselon yang sama, sekarang peraturan itu tidak berlaku lagi," tegasnya.
